No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Jumlah
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN UMUM	13
2	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1
3	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1
4	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1
5	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1
6	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1
7	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1
8	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2
9	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN UMUM	4
10	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI	2
11	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1
12	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN ORGANISASI	2
13	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3
14	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SUB BAGIAN PROTOKOL	1
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1
16	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN HUKUM	1
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN UMUM	6
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2
20	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	5
21	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4
22	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	BAGIAN UMUM	1
23	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2
24	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN HUKUM	2
25	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1
26	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3
27	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SUB BAGIAN PROTOKOL	8
28	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3
29	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1
30	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN ORGANISASI	1
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3
32	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN UMUM	4
33	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1
34	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	BAGIAN HUKUM	2